STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM KEWARISAN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kedudukan anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nor...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Published in:	Al-Mizan Vol. 18; no. 2; pp. 269 - 288
Main Authors:	Muhammad Zul Figgar, Faisal Saidi
Format:	Journal Article
Language:	English
Published:	LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo 31-12-2022
Subjects:	children outside of marriage compilation of islamic law constitutional court decisions inheritance rights
Online Access:	Get full text
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Description
Summary:	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kedudukan anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak luar kawin bahwa anak luar kawin berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapak biologisnya, karena hal ini maka Kompilasi Hukum Islam memiliki pandangan yang tidak selaras dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin karena penafsiran anak luar kawin dalam Kompilasi dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah berbeda. Sementara itu, pandangan hukum perdata tidaklah ada perubahan karena pengaturan anak luar kawin dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 selaras dan sejalan dengan aturan yang terdapat dalam KUHPerdata bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapak maupun keluarga dari kedunya. Kata kunci: Anak Luar Nikah, Hak Waris, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
ISSN:	1907-0985 2442-8256
DOI:	10.30603/am.v18i2.2902